 |
| Aris, Ketua Umum Aliansi Rakyat Mahasiswa Anak Daerah (ARMADA) |
Jakarta - Aris, Ketua Umum Aliansi Rakyat Mahasiswa Anak Daerah (ARMADA) dan aktivis PMII, dengan tegas menolak tuduhan penyalahgunaan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Aris menyatakan bahwa sebagai warga masyarakat biasa, Budi Arie memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya, dan kabinet kerjanya tidak mempengaruhi hak tersebut. Aris menegaskan bahwa tidak ada yang salah dalam tindakan Budi Arie, yang sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.
Melalui siaran pers yang dikeluarkan pada Sabtu, 4 November 2023, Aris menjelaskan bahwa Budi Arie Setiadi telah menjalankan tugasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dengan progresif. ARMADA mengamati bahwa Budi Arie telah membuat kemajuan signifikan dalam merapihkan lingkungan Kementerian Kominfo, serta menunjukkan pengalaman yang luar biasa dalam bidang tersebut, termasuk pengalaman sebagai Wakil Menteri Desa. Selain itu, Budi Arie juga telah aktif menindak konten akun perjudian online, menghapus lebih dari 400 konten sejak dilantik pada tanggal 17 Juli 2023.
Aris menyatakan bahwa Budi Arie telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana seharusnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, tindakan Budi Arie adalah langkah konkret dan responsif terhadap tugasnya, sebagaimana yang diungkapkan saat dilantik.
Aris menjelaskan bahwa secara logika, tidak ada masalah jika seorang menteri juga memiliki hak sebagai warga masyarakat. Ia mencatat bahwa Mahfud MD dan Prabowo Subianto, yang merupakan menteri, juga tidak dilarang untuk menjadi calon wakil presiden dan calon presiden. Aris menegaskan bahwa yang penting adalah apakah seseorang adalah pelaku atau pengikut, bukan dukungan yang diberikan kepadanya.
Aris menyimpulkan bahwa tidak ada yang salah dalam tindakan Budi Arie, terutama jika tindakan tersebut dilakukan di luar lingkungan kementerian dan ketika tidak mengenakan seragam kementerian. Selain itu, Aris juga menyarankan agar Ombudsman dalam melaksanakan sikap terhadap laporan harus berhati-hati dan mematuhi mandat UU nomor 25/2009 tentang pelayanan publik.
