 |
| Aris Tama, Ketua ARMADA dan Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII, menjelaskan pentingnya pendidikan politik yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. |
Jakarta, 19 Oktober 2024 - Pemilihan umum presiden (pilpres) 2024 yang akan digelar pada 14 Februari mendatang telah menjadi sorotan utama. Ketidakpastian seputar pilpres seringkali mempengaruhi para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekspansi usaha mereka.
Dalam konteks ini, terdapat beberapa harapan dan permintaan yang diungkapkan kepada pemerintah menjelang pilpres 2024. Aris Tama, Ketua ARMADA dan Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII, menjelaskan pentingnya pendidikan politik yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
Aris menjadi narasumber dalam sebuah dialog pemuda bertajuk "2024 dan untuk siapa presiden Indonesia" yang diselenggarakan di Tangerang Ciputat pada Jumat (19/10/2024). Ia menegaskan bahwa partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Aris juga mengingatkan bahwa politik transaksional, khususnya politik uang, merupakan ancaman serius terhadap demokrasi. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak seharusnya melihat masa kampanye sebagai sebuah pesta yang melibatkan pemberian uang. Sebaliknya, pendidikan politik yang baik harus menjadi fokus, dan partai politik harus berperan dalam mengedukasi masyarakat.
Aris memberikan peringatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjalankan pengawasan dengan netralitas dan tidak memihak kepada partai politik tertentu. Bawaslu seharusnya menjadi perwakilan rakyat Indonesia dan menjalankan tugasnya dengan integritas.
Ketua ARMADA menekankan bahwa harapan masyarakat terhadap Indonesia adalah terwujudnya transisi pemerintahan yang damai dan stabil, baik dari masa pemerintahan sebelumnya maupun masa pemerintahan selanjutnya. Terlepas dari siapa yang akan memimpin nantinya, pentingnya menjaga transisi damai menjadi prioritas utama.
Aris juga mengingatkan agar tidak ada tindakan yang menyinggung opini dan memprovokasi publik dengan tujuan untuk mendelegitimasi Pilpres 2024. Ia juga menekankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di tingkat daerah maupun pusat untuk menjaga netralitas mereka dalam menjalankan tugasnya.
