 |
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tiyuh (RKPT) tahun anggaran 2023.di kantor tiyuh setempat, Rabu (14/9/2022).
Pemerintah tiyuh Candra Mukti, kecamatan Tulangbawang tengah kabupaten Tulangbawang barat (Tubaba) September ini harus sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tiyuh (RKPT) tahun anggaran 2023.
Menurut Kepalo Tiyuh setempat, Marsudi Hasan, penyusunan RKPT tersebut sebagai penjabaran dari RPJM tiyuh yang akan memuat program program prioritas di tahun anggaran 2023 mendatang.
" Kami ucapkan selamat bekerja, kepada tim penyusun yang telah terbentuk, kami persilahkan kepada yang yang hadir untuk menyampaikan usulannya," kata, Kepalo, usai membuka acara Musyawarah tiyuh tentang penyusunan rencana peraturan tiyuh tentang rencana kerja pemerintah tiyuh Candra Mukti tahun anggaran 2022, di kantor tiyuh setempat, Rabu (14/9/2022).
Kepalo Tiyuh menjelaskan, di tahun anggaran 2022, alokasi DD dari APBN untuk tiyuh Candra Mukti, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 883 juta rupiah yang dicairkan secara bertahap.
" Tahap pertama dan kedua untuk ketahanan pangan 20 % telah kami realisasikan untuk, membangun jalan usaha tani onderlag sepanjang 350 meter sudah selesai, kemudian pembelian ternak kambing sejumlah 26 ekor kita bagikan ke kelompok kelompok tani, dan kelompok ternak pembesaran ikan lele, sementara 8 % untuk penanganan Covid-19 kami belikan obat obatan, kemudian 40 % untuk BLT kami bagikan kepada 115 KPM," ujarnya.
Marsudi berharap di tahun anggaran 2023 sesuai dengan harapan warganya, DD dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang belum selesai dibangun, seperti jalan usaha tani dan melanjutkan pembangunan balai kemasyarakatan tiyuh yang terhenti akibat recofusing anggaran selama pandemi Covid-19.
" Warga minta ada pembangunan jalan onderlag lagi sepanjang 200 meter di suku satu, terus 800 meter terletak di suku tiga dan empat, total kurang lebih 1100 san meter yang perlu peningkatan, dan melanjutkan pembangunan balai kemasyarakatan yang berhenti pembangunan sejak 2020 yang lalu," ujarnya.
Pihaknya berharap di tahun anggaran 2023 semua usulan pembangunan yang masuk dalam RKP dapat terealisasikan semuanya, tidak terhalang dengan peraturan pemerintah mengenai skala prioritas penggunaan DD tahun sebelumnya.
" Tiyuh ingin tetap membangun dan mudah mudahan peraturan memperbolehkan sehingga kita bisa melanjutkan pembangunan balai kemasyarakatan itu yang kurang lebih memakan biaya Rp 180 jutaan lagi," kata dia.
Turut hadir dalam kegiatan musyawarah tiyuh tersebut, Pendamping Lokal Desa (PLD) tiyuh Candra Mukti, Komarudin, yang memberikan atas terbentuknya tim penyusunan RKPT tersebut.
" Perlu saya sampaikan bahwa penggunaan dana desa ini seyogyanya di lakukan oleh tiyuh, namun sesuai dengan peraturan menteri Desa, penggunaan nya ada pembatasan, SKB tiga menteri yaitu kementerian desa, kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri," ujarnya.
Komar menjelaskan, saat ini belum diterbitkan peraturan baru tersebut penggunaan DD tahun 2023 sehingga masih mengacu pada peraturan tahun sebelumnya.
" Khususnya BLT, kami berharap kepala tiyuh tidak sewenang-wenang tidak merealisasikan, dan berharap apa yang diusulkan oleh warga tadi khususnya pembangunan balai kemasyarakatan dapat terealisasi sesuai dengan musyawarah tiyuh," pungkasnya.
