Tak Ada Presiden 3 Periode, Jokowi Tegaskan Pemilu Diselenggarakan 14 Februari 2024 -->

Tak Ada Presiden 3 Periode, Jokowi Tegaskan Pemilu Diselenggarakan 14 Februari 2024

Senin, 11 April 2022, Senin, April 11, 2022
Tegaskan Pemilu 2024 Tak Ditunda, Jokowi Minta Tak Ada Spekulasi Terkait 3 Periode
Liputan Indonesia || Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sudah ditetapkan agar tidak muncul isu jabatan Presiden 3 Periode.

Arahan ini disampaikan Jokowi saat dirinya memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai pesta demokrasi tersebut, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/04/2022).

“Jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” tutur Jokowi.

Ia juga menjelaskan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Menurut Presiden, pada 12 April 2022 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi itu.

“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.

Ia pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.

“Sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” tandasnya. 


Penulis : red



Berita Pilihan

berita POPULER+

TerPopuler